JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (7/5/2025) lalu.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Eselon II, Muncul Dugaan Skandal dalam Proses Seleksi
Keputusan itu juga mengacu pada Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengisian jabatan bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Evaluasi dan seleksi terhadap pejabat dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Baca Juga:
20 Kader PDIP jadi Pejabat Eselon II Hasil Main Curang, Ada Pimpinan DPRD Jakarta
Pejabat terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.
Namun dalam proses seleksi 59 pejabat eselon II itu terindikasi terdapat kecurangan yang diduga dilakukan oleh salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan 20 orang dari 59 pejabat yang dilantik menjadi eselon II periode lalu.
"Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM, dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur, sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu karena beliau memang tidak tahu ada permainan di belakang itu," kata salah seorang ASN Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi berinisial SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapatkan informasi tersebut dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Diketahui, perbuatan IM disebut berdasarkan arahan dari kekasihnya berinisial DDY dan tangan kanan DDY yang berinisial HMT.
IM disebut ditugaskan oleh DDY untuk berkolaborasi dengan Sekda MM supaya dapat menempatkan pejabat eselon II dan mengatur proyek bersama HMT yang bertugas sebagai operator.
Selain itu, IM diketahui kerap memanggil seluruh kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek.
Operator DDY yang berinisial HMT ini juga kerap didampingi oleh staf Gubernur bernama UDN dan WSN yang sering mendatangi ruangan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
IM bersama DDY juga diduga berkolaborasi dengan pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan Sekda MM, para kepala dinas, dan Dirut BUMD DKI Jakarta agar menuruti seluruh keinginannya.
"IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek bersama operator pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staf Gubernur DKI Jakarta yang sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi," ujarnya.
SW meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lebih waspada dan hati-hati pada pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV berikutnya.
Ia menduga kelompok tersebut akan kembali bermain untuk meloloskan sejumlah orang di lingkarannya.
"Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon III dan eselon IV yang rencananya akan dilantik berikutnya, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis, Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
[Redaktur: Rimma]
