“Peluang kerja akan lebih cepat terserap jika ada sistem yang menghubungkan pencari kerja dengan industri sejak dini. Itu yang sedang kami bangun lewat BKK,” ujarnya.
Selain pembentukan BKK, kata dia, pemerintah daerah juga menginisiasi sinergisitas regional melalui forum ketenagakerjaan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Baca Juga:
Film Animasi Jepang Scarlet Tayang di Indonesia, Angkat Kisah Balas Dendam Lintas Waktu
Dia mengatakan bahwa forum itu menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja dalam menyikapi isu ketenagakerjaan lintas wilayah.
Di sisi lain, lanjut dia, upaya menjaga hubungan industrial yang sehat juga menjadi perhatian Disnaker Kota Cirebon.
Pihaknya terus mendorong prinsip hubungan industrial, untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
Baca Juga:
Dorong Percepatan Kawasan Hijau, Bupati Bogor Wajibkan Hutan Kota di Tiap Kecamatan
“Kami fokus menjaga komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja agar tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu iklim kerja. Kondusifitas kota tetap jadi prioritas,” kata Agus.
Ia juga menegaskan bahwa praktik seperti penahanan ijazah oleh perusahaan, atau kesenjangan yang besar antara hak dan kewajiban tenaga kerja dengan pengusaha terus diupayakan untuk dicegah.
“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” ujarnya.
